oleh

SK Bupati Pulau Taliabu Cacat Hukum

Foto : Amirudin, Sekertaris Umum BADKO HMI Maluku-Maluku Utara Periode 2018-2020

LIPUTAN SULA– Di negara demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi ukuran dalam pengambilan keputusan yang di wujudkan dalam memilih pemimpin dalam setiap momentum politik.

Demokratisasi di Indonesia di mulai pada tahun 1998 di tandai dengan unjuk rasa mahasiswa dan pemuda menuntut revormasi di dalamnya ada 6 Point, yakni;

1) Amandemen UUD RI Tahun 1945
2) penghapusan Dwi Fungsi ABRI
3) penegakan supermasi Hukum, Penghormatan Hak Asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN),
4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
5) Mewujudkan kebebasan pers
6) mewujudkan kehidupan demokrasi.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah bagian dari upaya mewujudkan agenda revormasi tersebut. Pemerintah tidak lagi memerintah atas dasar kehendak nafsu belaka, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial, kultur, budaya, geografis dan teologis yang menjadi roh dari peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Anehnya, di salah satu Kabupaten Provinsi Maluku Utara (Malut) yakni Pulau Taliabu, praktek otoriter oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat, bahkan tanpa terkecuali dengan jajaran pemerintah Desa di berhentikan tanpa landasan hukum, bahkan terkesan tidak memahami perannya sebagai pimpinan di kabupaten yang di mekarkan 2013 tersebut. Bagaimana tidak, Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten pulau taliabu tertanggal 01 Juli 2019 tidak berdasar.

Laporan saudara Marno Samsyudin selaku Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Samuya, sebagai fungsi kontrol kinerja Kepala Desa, hingga melaporkan kinerjanya kepada kepala desa kepada Kapolres Sula dengan Nomor 03/MSY/SAMUYA/2018. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Sula bapak IPTU Paultri Yustian saat di konfirmasi via telpon pada 14 September 2019 pukul 19.55 WIT oleh Amirudin Sekertaris Umum Badko HMI Maluku-Maluku Utara, menyampaikan bahwa tahapannya masih pada penyelidikan dan pihak polres berkordinasi dengan Insperktorat Kabupaten Pulau Talibau untuk menyelidiki kasus yang di laporkan.

Ini artinya belum ada kekuatan Hukum tetap yang menunjukan Kepala Desa Samuya sebagai terpidana.
Karena itu, kami Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku-Maluku Utara Periode 2018-2020 menganggap SK Bupati yang memberhentikan Bapak Mahyudin Sinondeng dan mengangkat Bapak Yulianus Estafanus Lowrens, SE tersebut cacat Hukum.

Kenapa demikian? pertama; Kepala Desa Mahyudin Sinondeng di pilih secara langsung (demokratis) oleh masyarakat desa Samuya sesuai perintah UU Nomor 6 tentang Desa, Bukan Pejabat Kepala Desa yang di angkat dari Aparat Sipil Negara (ASN), sehingga SK pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa tersebut haruslah terpisah. Kedua; karena Kepala Desa Mahyudin Sinondeng di pilih secara demokrasi, maka proses pemberhentiannya harus mengacu kepada Undang-Undang 6 tentang desa dan di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 serta bermuara pada Permendagri No 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Dalam SK Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa tersebut, pertimbangan Bupati point (a) Kepala Desa Samuya dalam Melaksanakan Tugasknya telah melakukan Pelanggaran sebagai Kepala Desa.

Menurut Permendagri tersebut, pasal 8 ayat 1 Kepala Desa Berhenti karena (a) Meninggal Dunia, (b) Permintaan sendiri, atau (c) di berhentikan. Ayat 2 point g di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jika Kepala Desa Samuya bapak Mahyudin Sinondeng benar-benar melakukan pelanggaran Hukum, semestinya dalam pertimbangan Bupati tersebut harus di cantumkan Nomor Putusan Pengadilan. Maka dengan sendirinya SK tersebut tidak memiliki dasar hukum dan di duga ada penyalah gunaan wewenang oleh Bupati Pulau Taliabu.

Tidak menutup kemungkinan Kepala Desa/negeri yang ada di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara mengalami intimidasi yang sama. Prinsipnya kami pengurus BADKO HMI Maluku-Maluku Utara akan mengawal dan mengontrol kinerja pemerintahan daerah.

Apalagi soal pembangunan desa, baik itu perencanaan dan pelaksanaan pemerintah desa yang mengelola anggaran (ADD dan DD) yang begitu besar sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pusat untuk menjawab agenda revormasi hingga tercapai tujuan bernegara yakni kedaulatan rakyat, kesejahtraan umum, keadialan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat, aparat keamana (TNI dan POLRI), Pendamping Desa di Program P3MD, Ombudsman, Inspektorat, BPK yang ada di provinsi Maluku dan Maluku Utara serta KPK RI untuk sama-sama mengawal kinerja pemerintahan kita.

Oleh: Amirudin
Sekertaris Umum BADKO HMI Maluku-Maluku Utara Periode 2018-2020

Loading...
loading...

Komentar