oleh

Ramai-Ramai Kecam Ketua Dewan Pultab Gagal Paham

LIPUTAN SULA– Steatment atau Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) M. Nuh Hasi terkait dugaan Mark-Up Ratusan Juta Proyek rehab Rumah Ibadah yang berasal dari Dana Hibah menuai berbagai kecaman.

Beragam kecaman yang dialamatkan kepada Ketua Dewan Pultab asal Partai Golkar ini diterima melalui telepon dan pesan singkat kepada wartawan, Jumat Siang (23/8).

Nuh Hasi di Nilai ‘Gagal Paham’, terkait pernyataannya bahwa Pekerjaan Rehab Masjid di Desa Nggele itu adalah Proyek Keluarga, Proyek masing-masing mereka orang Nggele.
Lebih lanjut Nuh Hasi menyarankan Masyarakat Nggele untuk berdemo di Kantor Polisi, Kantor Bupati dan Pengadilan.

Pernyataan ini kemudian dianggap keliru, mengingat beliau adalah Pejabat Dewan yang mempunyai Tugas Pengawasan dan Anggaran, kemudian pernyataan beliau dianggap ‘cuci tangan’ dari dugaan Banyak Kader Golkar yang terlibat mengelola Dana Hibah untuk Rumah Ibadah.

Kecaman pertama datang dari Muhaimin Syarif, lewat telepon seluler beliau menyampaikan komentarnya di sela-sela kesibukannya mentunaikan Rukun Islam yang ke-5.

Dari Madinah-Saudi Arabia Ketua Partai Gerindra Taliabu ini mengatakan, “Itu pernyataan Ketua Dewan yang Buta Huruf,” tegas MS.

Lebih lanjut beliau menegaskan, “Seorang Ketua Dewan jangan mengeluarkan argumentasi yang tidak rasional, ini angaran Negara yang harus diawasi, ini uang rakyat bukan uang keluarga bukan proyek keluarga di Nggele, kalo boleh kasar saya mengatakan ini penyataan yang ‘BODOH’ dan menunjukan ketidak pahaman seorang anggota Dewan,” sesal MS.

Lebih jauh lagi MS mengatakan,”Ini bukan hanya di Nggele, tapi dugaan Saya hampir di semua Desa, baik Gela, Jorjoga, Langganu, terkait rehab Rumah Ibadah baik masjid maupun gereja dari Dana Hibah, lalu dimana wakil rakyat Taliabu,” Geram MS.

Kemudian dari sisi politik, MS menduga Dana Hibah terindikasi untuk membiayai operasional Partai dan kampanye caleg tertentu yang menjadikan Kompetisi pileg kemarin tidak fair.

MS mengajak semua pihak untuk menuntaskan Kasus ini, dan sebagai Pimpinan Partai Gerindra di Taliabu yang juga merupakan partai pengusung Pemerintah Daerah, MS mengutuk keras penyelewengan Dana Umat ini. Beliau berjanji, kelak di DPRD Propinsi akan membentuk Pansus terkait banyak dugaan Korupsi di Dapil Taliabu.

Sementara itu, kecaman kedua datang dari Srikandi PDIP Ibu Susiana Dewi Sopamena,”Proyek yang mangkrak itu pasti ada sebabnya, yang aneh mengapa tidak ada kontrol dari Dewan dan Pak Bupati, apa kemudian ini bagian dari mereka, kan itu pertanyaannya,” beber Ketua PDIP Taliabu.

“Harusnya dewan turun kelapangan, mengecek, bukan serta-merta menyuruh masyarakat berdemo,” sambung Bu Susi.

Pernyataan yang tidak kalah keras juga disampaikan Praktisi Hukum sekaligus Aktivis anti Korupsi Taliabu, Sherly Bantu, SH.
Dalam rilisnya Sherly mengatakan,”selama ini kami melihat ketua dewan Taliabu hanya sebagai simbol semata, tidak ada fungsinya, dan pernyataan beliau hari ini adalah puncaknya, klimaks dari pengkhianatan terhadap rakyat,” ungkap Sherly.

“Sangat salah, ini bukan proyek keluarga, bukan anggaran swadaya, ini anggaran bersumber dari Pemda, dan Pemda dari Negara, masa lolos dan tidak diawasi, jelas Ketua Dewan tidak menjalankan ketiga Fungsi yakni, Pengawasan, Budgeting Dan Legislasi, Tutup Sherly.

Sementara ini, sampai berita ini diturunkan pihak media masih mencoba menghubungi Pihak-pihak yang dianggap paling memahami persoalan ini, yakni Pemerintah Daerah mulai dari Kades Onemay, Camat Nggele dan Bupati Kepulauan Taliabu.

Loading...
loading...

Komentar