oleh

Pilpres Seolah Hanya Bisa jadi Arena Kontestasi Berbasis Penguasaan Modal

Oleh Rusdi Abidin: Mantan Ketua Umun HMI Komisariat FKIP Unkhair Ternate

PILPRES 2019 adalah hajat politik nasional, namun sepertinya tidak relevan lagi. Sebab kontestasi pilpres sudah tidak nampak sebagai bentuk perjuangan kebangsaan, selain menyuguhkan peseteruan pasar-modal para borjuis

Bahwa, untuk menempati panggung politik demokrasi menjadi capres tidak semata ditentukan oleh syarat konstitusi tetapi juga syarat penguasaan modal. Adalah kenyataan, yang tidak bisa dinafikan. Panggung politik tersebut sudah terlanjur tercipta sedemikan mahal dan seolah hanya bisa menjadi arena kontestasi yang berbasis pada penguasaan modal (pasar uang dan relasi bisnis).

Efek dari itu, suka tidak suka tentu menguras anggaran yang besar baik dari anggaran negara maupun paslon Capres. Menciptakan ketergantungan politik, menguras energi produktif rakyat, hingga perlahan menghabisi watak kepemimpinan generasi dan menyeret mereka untuk percaya pada harta kekayaan, uang jika berkeinginan menjadi pemimpin. Secara macro, perekonomian tersandera karena besarnya tindakan spekulasi demi meraih keuntungan ekonomi. Seolah mesin ekonomi nasional menjadi sapi perahan politik dan harta jarahan politik.

Para ekonom kritis sudah mengingatkan walau negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) mengalami perkembangan ekonomi, tetapi demokrasinya tidak menjamin pencapaian kesejahteraan kecuali kebebasan politik. Perkembangan ekonomi terjadi karena dominasi aktifitas konsumsi dan tindakan spekulasi perdagangan.

Fakta tersebut jelas menunjukan nasionalisme sebenarnya raib dan digantikan dengan semangat heroisme pasar. Semangat ekonomi individu dan kelompok yang boleh dikatakan dijadikan landasan bagi persaingan politik capres.

Semangat itulah yang telah memporsikan demokrasi tidak saja memilih pemimpin nasional (rakyat) untuk tujuan memperkokoh nasionalisme. Tetapi memilih pemimpin nasional yang loyal melayani permainan pasar modal (investasi), uang, perdagangan dan industri dari kelompok modal yg dominan. Lebih tepat dikatakan pencapresan lebih mencirikan peseteruan (konflik) modal internasional dengan sama-sama membawa semangat liberalisme ketimbang peseteruan semangat nasionalisme.

Sayangnya semangat demokrasi liberalisme yang dijalani belum mampu menolong perubahan watak politik bawaan dari keterjajahan baik akibat kolonialis maupun otoriterianis, yakni menghamba, konsumtif dan meraih untung dengan segala cara.

Watak yang tidak cukup tangguh membuat surplus berdemokrasi, selain mengarah pada kebangrutan ekonomi dan moral berbangsa. Watak  potret negera berkembang yang oleh Myrdal G, disebutan, keadaan negara lunak (soft state).

Watak yang belum menjamin kemampuan meladeni watak liberalis global yang sarat perang imperium pasar-modal, dimana demokrasi baginya adalah instrumen politik untuk menginvasi dan menaklukan negara bangsa. Sementara kita sendiri belum mampu menyodorkan proposal baru untuk mendalami demokrasi atau demokratisasi. Atau proposal demokrasi untuk mewataki dan tidak sekedar mengawaki.

Sikap Politik Ambigu tak heran apa yang dipahami oleh elit berbeda dengan yang dikampanyekan kepada khalayak. Oleh elit politik pilpres seolah diamini sebagai arena memainkan peran dan kemampuan mengakselerasikan modal ekonomi (uang dan bisnis) demi meraup jabatan politik.

Sebaliknya yang dikampanyekan adalah moral politik. Memperjuangkan nasionalis dan pancasila. Menegakan kedaulatan politik negara. Jauh dari perilaku intrik, menipu, merampok. Tetapi faktanya terlihat hasrat rente dan memupuk harta kekayaan (bullinios). Dengan kata lain tercipta sikap politik ambigu elit politik. Antara pro pada pasar ataukah pro pada perjuangan nasionalisme. Ambigu dengan bagaimana  merelasikan pilpres yang begitu mahal dengan perjuangan nasionalisme dan kesejahteraan.

Itulah yang kemudian menciptakan suatu taraf demokrasi modern-pasar dengan semangat liberal yang mengakuisisi peran dan fungsi negara demokrasi mewujudkan kesejahteraan material (fordisme) bagi warga negara dan penyedia jasa publik atau massal. Fungsi semula ditangani negara-pemerintah digeserkan untuk ditangani oleh pasar modal dengan mengandaikan peran negara setara dengan swasta memberikan layanan (services) publik – layanan massal dan menjadi role model demokrasi pasar. (**)

Loading...
loading...

Komentar